Selami Persoalan Kelautan dan Perikanan, Menteri Edhy Sambangi Muara Angke dan Muara Baru

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo\r\nmenyambangi dua pusat aktivitas perikanan di Jakarta Utara, Senin (28/10).\r\nKedua lokasi tersebut adalah Pelabuhan Perikanan (PP) Muara Angke dan Pelabuhan\r\nPerikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Edhy didampingi Direktur\r\nJenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dan Direktur Jenderal Penguatan\r\nDaya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Agus Suherman.

Kedatangan Menteri Edhy di kedua lokasi tersebut bukan hanya\r\nuntuk meninjau aktivitas perikanan, melainkan juga melakukan dialog dengan\r\nnelayan dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya. Dialog tersebut\r\nbertujuan untuk mengenali kondisi, menjaring aspirasi, keluhan, dan masukan\r\ndari masyarakat nelayan dan para pelaku usaha.

“Kami datang ke sini mencoba menjajaki, memanfaatkan waktu\r\nyang ada untuk mendengar langsung di daerah terdekat yang ada nelayannya,”\r\nkatanya.

“Kalau kita mau mengorbankan waktu untuk mendengar,\r\nmenyelami perasaan-perasaan mereka, menyelami masalah-masalah mereka, saya\r\nyakin masalah-masalah yang ada bisa kita atasi,” lanjutnya.

Menteri Edhy menyebut, sebagai pemimpin Kementerian Kelautan\r\ndan Perikanan (KKP) dirinya sangat bersemangat untuk membela stakeholder\r\nkelautan dan perikanan, utamanya nelayan-nelayan kecil.

“Saya ingin menjadi bagian dari keluarga besar bapak-bapak,\r\nibu-ibu, mengawasi lautan, menjaga lautan, memanfaatkan lautan sehingga hidup\r\nkita menjadi lebih baik,” tuturnya dalam dialog bersama nelayan, ABK, dan\r\npemilik kapal di PP Muara Angke.

Untuk itu, ia meminta agar masyarakat tak segan\r\nberkomunikasi dengannya. Ia menginginkan agar masyarakat khususnya stakeholder\r\nperikanan tak ragu bertukar pikiran melalui komunikasi dua arah yang lebih\r\nbaik.

“Saya ingin semua masalah yang nelayan hadapi, baik itu\r\ntentang izin kapalnya, izin alat tangkapnya, masalah biayanya, dan\r\nmasalah-masalah lainnya terselesaikan,” ujarnya.

Menteri Edhy menyebut, berbagai kebijakan sebelumnya sudah\r\nsangat baik dan tentu akan dilanjutkan. Namun, ia mengakui, masih ada beberapa\r\npersoalan yang harus diperbaiki bersama-sama. Misalnya, aduan yang diterimanya\r\ndari nelayan dalam kunjungan kali ini mengenai reklamasi Pulau G yang dianggap\r\ntelah mengganggu alur lalu lintas kapal nelayan atau Alur Laut Kepulauan\r\nIndonesia (ALKI).

Sementara itu, kebijakan pemberantasan illegal, unreported,\r\nand unregulated (IUU) fishing yang telah diterapkan KKP dinilai sudah sangat\r\nbaik. Namun menurutnya, KKP memiliki pekerjaan rumah (PR) bagaimana memastikan\r\nwilayah perairan Indonesia akan selalu bebas dari kapal asing dengan memperkuat\r\npengawasan internal.

“PSDKP kita punya 38 kapal. Tapi apakah 38 kapal kita itu\r\npunya kekuatan untuk mengejar? Jangan-jangan kekuatan kapal kita hanya 20 knot,\r\nternyata musuh lebih dari itu. Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri. Harus\r\nsinergi dengan semua pihak terkait,” jelasnya.

Usai melakukan dialog bersama warga, Menteri Edhy meninjau\r\naktivitas di dermaga PP Muara Angke yang dilanjutkan dengan tinjauan ke\r\nperusahaan perikanan PT Karya Mandiri Citramina (KCM) di kawasan PPS Nizam\r\nZachman. Menteri Edhy juga meninjau aktivitas pelayanan terpadu, menara\r\npengawas pelabuhan perikanan, pasar ikan terintegrasi (PIT). Menutup kunjungan\r\ntersebut, Menteri Edhy berdialog dengan sekitar 50-an pengusaha perikanan.

Menteri Edhy menilai, pengusaha perikanan adalah pahlawan\r\nyang turut berjasa terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, bersama-sama,\r\npemerintah dan stakeholders akan mendorong kemajuan usaha perikanan ke depan.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak unit pengolahan ikan\r\n(UPI) yang tak kalah bagus dari Cina, Korea, maupun Vietnam. Teknologi yang\r\ndimiliki pun tak kalah canggih. Kemampuan sumber daya manusianya pun tak kalah\r\nmumpuni, sehingga ia menilai sebetulnya Indonesia sudah tak perlu study banding\r\nke pusat perikanan negara lainnya.

“Saya yakin di sini semua mengerti bagaimana memproduksi\r\nproduk perikanan dengan baik. Kami akan dorong dengan aturan-aturan yang\r\nmemudahkan. Tapi kami mau jawaban dari bapak-bapak jangan membohongi kami, jangan\r\nbikin seolah-olah kami enggak ngerti apa-apa,” tegasnya.

Hal ini disampaikan Menteri Edhy terkait kepatuhan para\r\npengusaha melaporkan hasil tangkapan dengan benar dan membayar pajak dengan\r\ntaat.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

“Saya yakin, teknologi yang kita butuhkan bukan teknologi\r\nyang luar biasa dan yang rakyat kita butuhkan bukan dana yang luar biasa karena\r\npotensinya sudah ada di tanah air kita. Tinggal bagaimana kita menyelamatkan\r\npotensi ini menjadi keuntungan yang bermanfaat bagi semua masyarakat,”\r\npungkasnya.

Sumber : KKP News