Pimpinan Perguruan Tinggi Dorong Usaha Perikanan Berorientasi Ekspor

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan\r\nIndonesia (FP2TPKI) mendorong agar berbagai usaha budidaya perikanan di\r\nberbagai daerah bisa digalakkan untuk menghasilkan komoditas yang berorientasi\r\nekspor.
\r\n
\r\n"Kami juga berharap, usaha budidaya yang dilakukan berorientasi pada\r\nekspor. Namun tetap dengan menerapkan konsep budidaya yang berkelanjutan\r\nmelalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan ikan\r\nyang Baik (CPIB). Termasuk industri dan skala rumah tangga dengan teknologi\r\nbioflok dan tropik level," kata Ketua FP2TPKI sekaligus Dekan Fakultas\r\nPerikanan dan Ilmu Kelautan IPB Luky Adrianto, dalam rilis di Jakarta, Selasa.
\r\n
\r\nLuky juga mengusulkan agar pemerintah kembali menghidupkan sentra-sentra\r\nproduksi benih (basis provinsi atau kawasan) yang bersertifikasi.
\r\n
\r\nSelain itu, ujar dia, langkah lainnya adalah mengembangkan industri pakan\r\nmandiri (skala rumah tangga) dengan basis bahan baku lokal, memastikan penegakan\r\nhukum dalam kaitan pengelolaan limbah budidaya (misalnya penerapan IPAL bagi\r\npetani ikan/industri), hingga revitalisasi tambak-tambak idle (penggantian\r\nspesies yang sesuai kondisi, bioremediasi).
\r\n
\r\n"Peran lembaga pengelola keuangan untuk pembudidaya ikan dan jaminan\r\nasuransi usaha juga perlu diperkuat,” imbuhnya,"
\r\n
\r\nIa juga menyatakan, hal lain yang tak kalah penting dalam pengembangan sektor\r\nbudidaya adalah penggunaan teknologi digital dalam optimalisasi peran penyuluh\r\nserta penerapan teknik lepas pantai melalui pendekatan smart and precise\r\noffshore aquaculture engineering untuk komoditas budidaya yang bernilai\r\nekonomi tinggi dan berorientasi ekspor.
\r\n
\r\nLuky mendorong pula peningkatan kualitas sistem koleksi dan pelaporan data\r\nstatistik perikanan tangkap yang dapat dijadikan dasar pengambilan sebuah\r\nkebijakan.
\r\n
\r\nIa juga berharap akan pengawasan terhadap IUU fishing atau aktivitas\r\npenangkapan ikan secara ilegal terus ditingkatkan, terutama pada\r\nwilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain.
\r\n
\r\nFP2TPKI juga mendorong fasilitasi investasi domestik pada penangkapan ikan di\r\nwilayah ZEE. Jika memerlukan investasi asing (perikanan multinasional),\r\npemerintah harus memberikan jaminan bahwa seluruh operasi penangkapan mengikuti\r\nketentuan yang berlaku di Indonesia.
\r\n
\r\nSedangkan untuk iklim investasi usaha perikanan budidaya, FP2TKI ingin agar hal\r\nitu dipermudah dengan adanya insentif investasi, pengurangan pajak, dan\r\nsebagainya.
\r\n
\r\nIa menyebut, perguruan tinggi juga siap membantu pemerintah mengembangkan riset\r\nuntuk spesies-spesies lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk dengan\r\nmelakukan desiminasi hasil-hasil penelitian kepada pembudidaya ikan atau pihak\r\nterkait.
\r\n
\r\nSementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meyakini, perguruan\r\ntinggi merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan kualitas sumber daya\r\nmanusia serta pengembangan riset untuk diterapkan di sektor kelautan dan\r\nperikanan.
\r\n
\r\nMenteri Edhy menegaskan, KKP akan membuka diri terhadap masukan dan saran dari\r\nperguruan tinggi dan para ahli dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan.
\r\n
\r\nEdhy Prabowo pun meminta agar para ahli dan akademisi dapat turut mendampingi\r\nkalangan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan di lapangan untuk\r\nmengembangkan usaha mereka.

Sumber : Antara News