Pemerintah Bentuk Pokja Peningkatan Ekspor Udang

Pemerintah sedang menggenjot peningkatan produksi dan ekspor\r\nudang nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.\r\nLangkah strategis dibangun, salah satunya akan membentuk kelompok kerja\r\nberanggotakan lintas sektor.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya menyebut\r\ntarget ekspor udang nasional naik 250 persen dalam kurun waktu empat tahun,\r\ndari 2020 hingga 2024. Bila volume ekspor udang olahan pada 2018 145,226 ton,\r\nmaka di 2024 menjadi 363,067 ton. Sedangkan produksi udang untuk bahan baku\r\nekspor dari 197,433 ton pada 2018, menjadi 578,579 ton pada 2024.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet\r\nSoebjakto, menjelaskan alasan pemerintah menggenjot produksi udang karena\r\npotensi lahan yang tersedia sangat besar. Dari 2,96 juta hektare, yang\r\ntermanfaatkan baru 0,6 juta hektare.

“Ditambah lagi, kita sudah menguasai teknologi budidaya\r\nudang ini,” terang Slamet dalam rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan\r\nlembaga di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (9/3/2020).

Di samping itu, udang memiliki nilai ekonomi tinggi, begitu\r\njuga dengan peluang pasar ekspornya. Pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan\r\nakan tercipta dari sektor budidaya udang ini.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan\r\n(PDSPKP) Nilanto Perbowo, di tempat yang sama mengungkapkan, upaya peningkatan\r\njumlah produksi udang harus dibarengi dengan penyerapan pasar. Dengan begitu,\r\nangka target ekspor udang hingga 2024 akan tercapai.

“Berhasil memproduksi tidak sama dengan berhasil menjual.\r\nHarus jeli memilih dan memuaskan pasar,” terang Nilanto.

Hal lain yang menjadi perhatian KKP, lanjut Nilanto, adalah\r\nkapasitas terpasang Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk udang di Indonesia, sejauh\r\nini dominan berada di wilayah Indonesia barat. Sehingga perlu langkah bersama\r\nuntuk meningkatkan efisiensi logistik sekaligus mempertahankan mutu produk\r\nuntuk memenuhi syarat pasar.

Nilanto menambahkan, pihaknya tengah membuka dan menyiapkan\r\npasar untuk udang Indonesia. Amerika, Jepang, China dan Uni Eropa, merupakan\r\npasar potensial.

Plt Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Laksda TNI (Purn)\r\nLeonardi, mengatakan peningkatan produksi dan ekspor udang merupakan tindak\r\nlanjut dari Inpres No. 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri\r\nPerikanan Nasional.

“Target khusus dari Presiden yaitu peningkatan produksi,\r\nmengawal logistik dan pemasarannya. Ada potensi pasar yang kita punya. Jadi ini\r\nsangat prospektif, dari hulu sampai hilir bisa kita selesaikan,” ujar Leonardi.

KSP membentuk enam kelompok kerja (pokja) untuk mendorong\r\npeningkatan ekspor udang nasional ini. Pembentukan pokja agar tiap kementerian\r\ndan lembaga dapat fokus menyelesaikan peran masing-masing, dan memudahkan dalam\r\nmonev sehingga hasil yang dicapai maksimal.

Rincian pokja disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Utama\r\nDeputi I KSP, Alan Koropitan dalam rakor lintas lembaga dan kementerian\r\ntersebut.

“Paling tidak ada beberapa yang perlu kita pertegas, mulai\r\ndari kerangka kelembagaan, regulasi, SDM, infrastruktur, yang semuanya\r\nmenunjang untuk peningkatan produktivitas udang ini,” ujar Alan.

Enam pokja tersebut meliputi:
\r\n1. Pokja Perencanaan Pembangunan dan Monev
\r\n2. Pokja Pembangunan Kawasan Tambak
\r\n3. Pokja Input Produksi
\r\n4. Pokja Teknis Operasional
\r\n5. Pokja Investasi dan Pemasaran
\r\n6. Pokja Pelatihan, Riset dan Penyuluhan

Sementara itu, Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan\r\nBudaya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, Safri Burhanuddin, mengaku\r\npihaknya siap bekerja keras dalam merealisasikan target tersebut. “Kalau\r\nkendala lintas kementerian atau lembaga, koordinasikan ke Kemenko Maritim dan\r\nInvestasi biar kami bisa bantu,” tegasnya.

Rapat koordinasi di KSP siang tadi diikuti perwakilan\r\nsejumlah kementerian, di antaranya Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko\r\nPolhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas,\r\nKementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian PUPR,\r\nKementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, perbankan, dan sejumlah\r\nasosiasi pembudidaya.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Sumber : KKP News