Pembesaran Benih Lobster Dorong Nilai Tambah Masyarakat Pesisir

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)\r\nserius mengkaji optimalisasi pemanfaatan potensi lobster Indonesia. Salah\r\nsatunya melalui upaya pembesaran benih lobster guna memaksimalkan nilai tambah\r\npendapatan masyarakat pesisir khususnya di lokasi yang menjadi sentra penghasil\r\nbenih lobster dari alam. Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan\r\nPerikanan Edhy Prabowo saat meninjau langsung upaya pembesaran benih lobster\r\nyang dilakukan masyarakat Telong Elong dan Teluk Ekas, Lombok Timur, Nusa\r\nTenggara Barat (NTB), Kamis (26/12).

Masyarakat Telong Elong hingga Dusun Gilire telah melakukan\r\npembesaran benih lobster secara konvensional sejak 2007 silam. Sementara di\r\nTeluk Ekas, telah berhasil dilakukan pembesaran dengan teknologi yang lebih\r\nmodern.

“Kita di sini untuk melihat langsung upaya pembesaran benih\r\nlobster yang sudah berhasil dilakukan masyarakat baik secara konvensional\r\nmaupun dengan memanfaatkan teknologi modern seperti yang dilakukan Vietnam.\r\nSaya takjub, ternyata sudah banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini.\r\nKita harapkan usaha pembesaran lobster ini mampu memberikan nilai tambah\r\npendapatan bagi masyarakat pesisir,” ungkap Menteri Edhy.

Perairan selatan NTB merupakan salah satu hotspot kelimpahan\r\nbenih lobster yang luar biasa di samping perairan selatan Jawa dan barat\r\nSumatera. Berbagai hasil kajian termasuk hasil studi kolaborasi KKP dalam hal\r\nini Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dengan Australian Centre\r\nfor International Agricultural Research (ACIAR) menyebutkan, diperkirakan\r\nada ratusan juta benih lobster per tahun di area hotspot tersebut.

Sementara di hotspot ini terjadi sink population, di mana\r\npopulasi benih lobster tiba-tiba lenyap pada fase peurelus, dengan kelangsungan\r\nhidup (SR) hanya 0,01% (1 ekor yang hidup sampai dewasa dari 10.000 ekor\r\nbenih).

Di sisi lain, pemberlakuan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016\r\ntentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan\r\nRajungan telah menimbulkan polemik di masyarakat. Permen yang memang bertujuan\r\nuntuk mengendalikan eksploitasi benih lobster demi menjaga keberlanjutan\r\nstoknya di alam ini dinilai telah menghambat usaha orang-orang yang\r\nmenggantungkan hidup di sana. Oleh karena itu, pemerintah kembali melakukan\r\npengkajian, tidak hanya dengan memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga\r\nekonomi dan sosio-kultural.

“Berkaitan dengan isu benih lobster ini sebagaimana pesan\r\nPresiden, pemerintah harus berada di depan, kebijakan yang dibuat harus\r\nberbasis pada problem solving. Oleh karenanya, pada periode kepemimpinan\r\nsaya, saya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berbasis pada\r\nkajian ilmiah dan peran partisipasi publik, sehingga arahnya jelas yakni\r\nkeberpihakan pada masyarakat dan pelestarian sumber daya lobster,” terang\r\nMenteri Edhy.

KKP saat ini tengah menggodok revisi Permen KP Nomor 56\r\nTahun 2016 dengan teliti dan hati-hati dengan mempertimbangkan masukan dari\r\nseluruh stakeholders dan para ahli. Tujuannya agar pengembangan\r\nbudidaya ke depan dapat berjalan lancar dengan tetap menjamin kelestarian stok\r\ndi alam.

“Jika saat ini di media dan ruang publik banyak sekali\r\nnarasi-narasi yang menyudutkan saya terkait rencana dibukanya ekspor benih,\r\nsaya tegaskan itu hanyalah salah satu opsi yang muncul dari beberapa dialog\r\ndengan masyarakat nelayan. Sampai saat ini belum ada keputusan final apapun\r\nberkaitan dengan isu tersebut. Sekali lagi, saya tidak ingin buru-buru ambil\r\nkeputusan sebelum pertimbangan baik buruknya benar-benar matang” tegas Menteri\r\nEdhy.

Namun ia meyakini, pemanfaatan benih lobster untuk kegiatan\r\nbudidaya jelas harus didorong.

“Jika Vietnam mampu membangun pembesarannya, Indonesia harus\r\nlebih mampu dan menguasai pasar lobster konsumsi dunia yang nilai ekonominya\r\nsangat besar. Kalau perlu sampai pada tahap budidaya. KKP akan bekerja sama\r\ndengan ACIAR dan Universitas Tasmania yang telah berhasil membenihkan dan\r\nmembudidayakan lobster secara berkelanjutan dan tidak merusak plasma nutfah\r\nlobster alam,” lanjutnya.

Menteri Edhy menjelaskan, pengembangan budidaya ini tidak\r\nhanya untuk memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan sebagai buffer\r\nstock, yaitu melalui pengaturan kewajiban restocking pada fase\r\ntertentu.

“Kami juga akan segera menyusun roadmap pengembangan\r\nindustri lobster nasional dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait.\r\nKajian stok, pengaturan area tangkap lestari, pemetaan ruang untuk\r\nbudidaya, penyiapan teknologi, investasi, dan lain lain akan mulai kita susun\r\nstrateginya,” cetusnya.

Budidaya (akuakultur) jika dikelola dengan bijaksana dapat\r\nmenghasilkan nilai tambah, mempekerjakan banyak orang, dan mensejahterakan\r\nmasyarakat, serta menambah devisa negara. Selain itu, akuakultur juga berperan\r\npada peningkatan pangan berprotein tinggi bagi masyarakat untuk mengentaskan\r\npersoalan kekurangan gizi stunting.

Oleh karena itu, Menteri Edhy mengajak peneliti, perekayasa,\r\ndan akuakulturis untuk terus berinovasi untuk menciptakan keberhasilan\r\npembenihan (breeding) lobster dan membuat indukan unggul, sehingga kedepan\r\nbudidaya lobster tidak lagi mengandalkan induk matang telur dari alam namun\r\nmenggunakan indukan lobster dari hasil breeding yang terprogram.

Dengan pertemuan iklim usaha akuakultur yang kondusif bisa\r\nterwujud. Ia meyakini, strategi dan kerja sama yang baik antara pemerintah\r\ndan stakeholder dapat menunjang keberhasilan program ini.

Dorong Peningkatan\r\nPerikanan Budidaya

Menteri Edhy juga mengungkapkan, saat ini, KKP tengah\r\nmereview berbagai aturan yang dipandang kurang menguntungkan bagi stakeholder.\r\nIni sejalan dengan keinginan Presiden agar aturan-aturan yang berkaitan dengan\r\ninvestasi perlu dipermudah. Tentunya ini harus dipertimbangkan dengan kajian dan\r\nmasukkan dari seluruh stakeholder terkait.

“Saya berkeliling ke sentra-sentra produksi akuakultur.\r\nTentu tujuannya untuk mendengar masukan, keluhan, dan saran dari stakeholder sebagai\r\nbahan referensi kami dalam menyusun arah kebijakan sektor akuakultur nasional,”\r\nucapnya.

Menurutnya, KKP akan membangun sentra akuakultur berbasis\r\nkawasan dan komoditas unggulan, terutama untuk orientasi ekspor seperti udang,\r\nrumput laut, patin, dan komoditas akuakultur lainnya yakni melalui\r\npengembangan integrated aquaculture business.

Integrated aquaculture business menjadi strategi\r\nefektif yang akan didorong dalam upaya menjamin siklus bisnis perikanan\r\nbudidaya yang efisien, bernilai tambah, dan memberikan multiflier effect bagi\r\npergerakan ekonomi lokal di daerah-daerah yang berbasis sumber daya perikanan\r\nbudidaya, misalnya pengembangan patin di Sumatera Selatan. Strategi ini harus\r\nberbasis kawasan dan komoditas unggulan di berbagai daerah potensial dengan\r\npengelolaan sistem produksi yang integratif.

“Saya melihat ada harapan dan optimisme dari seluruh stakeholder di\r\nsini. Ini menjadi semangat kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan\r\npara pelaku perikanan, khususnya para pembudidaya ikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy mengajak para\r\npemimpin daerah dan stakeholder untuk bekerja sama dalam\r\nmenciptakan inovasi dan terobosan nyata sesuai keahlian di bidangnya sehingga\r\nmampu memberdayakan semua lapisan masyarakat di sekitar serta memberikan\r\nstimulus bagi industri akuakultur.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerjanya kali ini, guna\r\nmembentuk sinergi terbaik dari berbagai subsektor, Menteri Edhy memboyong\r\npejabat eselon I terkait seperti Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet\r\nSoebjakto, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil\r\nPerikanan (BKIPM) Rina, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan\r\nPerikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M.\r\nZulficar Mochtar, serta Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Aryo\r\nHanggono. Sementara dari pemerintah setempat hadir Gubernur NTB\r\nZulkieflimansyah, Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy, dan sederet Forkompinda\r\nlainnya.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Sumber: KKP News