\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPeluang dan tantangan yang dihadapi industri akuakultur,\r\nkhususnya dalam komoditas udang dan air tawar kedepan serta bagaiman...
Peluang dan tantangan yang dihadapi industri akuakultur,\r\nkhususnya dalam komoditas udang dan air tawar kedepan serta bagaimana menyikapi\r\nberbagai permasalahan yang menghadang
\r\n\r\n\r\n\r\n
Memasuki 2019 ini Outlook Perikanan hadir kembali sebagai\r\najang mewadahi para stakeholders (pemangku kepentingan) kelautan dan perikanan.\r\nKegiatan yang terselenggara atas kerjasama Gabungan Perusahaan Makanan Ternak\r\n(GPMT) dan Majalah TROBOS Aqua bertemakan “Peluang, Tantangan, dan Strategi\r\nMenyongsong Industri Akuakultur 4.0”.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Dalam sambutannya,Denny Mulyono, Ketua Divisi Akuakultur\r\nGPMT mengungkapkan tentang kondisi perikanan Indonesia. Kemajuan dan\r\nperkembangan perikanan, khususnya budidaya, haruslah didukung oleh seluruh\r\nstakeholders yang terlibat. “Harus saling mendukung dari hulu ke hilir. Tidak\r\nbisa kita bergantung ke perbenihan saja, atau pakan saja misalnya. Tapi kita\r\nbicara mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga harus ada kepastian\r\ndari seluruh pihak terkait, dari hulu hingga hilir,” ucap Denny.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Pada kegiatan kali ini, dalam Outlook Perikanan dihadirkan\r\nacara berkonsep talkshow dengan narasumber utama Direktorat Jenderal Perikanan\r\nBudidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP), Shrimp Club Indonesia\r\n(SCI), Asosiasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I), Badan\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dirangkum dalam sesi pertama\r\ntentang arah kebijakan, peluang, dan tanganan industri budidaya perikanan.\r\nDengan moderator Harris Muhtadi dari GPMT.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Dalam paparan pertama, Hardi Pitoyo, Ketua Harian SCI\r\nmenjelaskan tentang peluang dan tantangan industri budidaya udang. Secara umum\r\nHardi menuturkan, bisnis udang di Indonesia sangat menjanjikan karena pasar\r\nmasih terbuka lebar; masih banyak pasar yg belum tergarap, termasuk pasar domestic,\r\nharga masih menjanjikan untung, potensi lahan yg masih luas, serta potensi\r\npilihan aneka jenis udang masih tersedia. Namun, patut diperhatikan tantangan\r\nyang harus diwaspadai. “Yaitu kendala penyakit, pertumbuhan produksi yang\r\nsignifikan di negara tetangga sesama pemasok udang, serta harga cenderung\r\nturun,” terang Hardi.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Dan masih di sisi budidaya, Arik Hari Wibowo, Direktur\r\nKawasan dan Kesehatan Ikan DJPB menekankan tentang perkembangan budidaya\r\nnasional. Arik memaparkan, selama kurun waktu 2015-2018, volume dan nilai\r\nproduksi perikanan budidaya mengalami peningkatan rata-rata lebih dari 15% per\r\ntahunnya. Komoditas yang mengalami peningkatan cukup signifi¬kan diantaranya\r\nudang (32,68%), gurami (35,04%), lele (24,66%), kakap (19,26%), dan nila (12,85%).
\r\n\r\n\r\n\r\n
Dan untuk memajukan sektor budidaya kedepannya, Arik juga\r\nmenjelaskan strategi pengembangan perikanan budidaya nasional. “Yakni dengan\r\nmelibatkan tiga aspek utama pembangunan perikanan budidaya, yaitu produktif\r\ndari aspek teknologi produksi; ramah lingkungan dari aspek sumber daya alam dan\r\nlingkungan; serta menguntungkan secara sosial dan ekonomi dari aspek sosial dan\r\nekonomi untuk mencapai perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan\r\nberkelanjutan,” ungkap Arik.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
Sementara dari sisi pengolahan dan pemasaran perikanan,\r\nBudhi Wibowo, Ketua Umum AP5I memaparkan tentang peluang dan tantangan produk\r\nperikanan di pasar global, khususnya komoditas udang. “Makanya, untuk\r\nmemanfaatkan peluang serta menekan tantangan produksi udang seperti biaya produksinya,\r\nkami mengusulkan agar pemerintah fokus pada pengem¬bangan infrastruktur\r\nbudidaya terutama listrik, jalan, irigasi (kurangi bantuan yang bersifat\r\nlangsung, karena tidak efektif dan tidak mendidik); penyederhanaan perijinan\r\nyang menghambat budidaya udang; dukungan penelitian untuk mendapatkan benih\r\nunggul dan upaya menanggulangi penyakit; serta perlu segera dibuat aturan yang\r\ntegas untuk budidaya udang yang berkelanjutan,” jelas Budhi.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Merangkum itu semua, M Rahmat Mulianda, Kepala Sub Direktorat\r\nPerikanan, Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas memaparkan tentang isu\r\nstrategis yang berkembang di masyarakat terkait pem¬bangunan kelautan dan\r\nperikanan. Yaitu, produksi dan produktivitas belum optimal; kesejahteraan\r\npelaku perikanan; tata kelola dan kelembagaan; serta pencemaran dan konservasi\r\nlaut. Untuk itu, ungkapnya, arah kebijakan dan strategi Bappenas menyangkut isu\r\ntersebut adalah peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing;\r\nrevitalisasi kesejahteraan pelaku kelautan dan perikanan; efektivitas tata\r\nkelola dan penguatan kelembagaan; serta peningkatan pengelolaan lingkungan\r\nlaut.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Diskusi pun tak berhenti disitu, sebagai narasumber floor\r\ndalam talkshow kali ini, Thomas Darmawan, Ketua Komite Perikanan Asosiasi\r\nPengusaha Indonesia (Apindo) pun memberikan pendapat. Khususnya mengenai\r\npeningkatan ekspor udang yang digagas pemerintah. Menurutnya, untuk peningkatan\r\nekspor udang 1 miliar USD, diperlukan tambahan produksi udang vanamei 150.000\r\nton. “Yaitu berasal dari tambak baru seluas 8.000 – 10.000 hektar (ha), dengan\r\npanen rerata 8 ton per siklus yang diperlukan benur sebanyak 15 miliar, pakan\r\nudang sebanyak 200.000 ton, serta sarana tambak atau kincir, dan sumber daya\r\nmanusia (SDM) yang kompeten,” terangnya.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
Bahasan Budidaya di KJA
\r\n\r\nMemasuki sesi kedua dengan tema arah kebijakan dan langkah\r\npengelolaan budidaya di keramba jaring apung (KJA) perairan umum, hadir\r\nnarasumber dengan berbagai latar belakang. Yakni dari Kementerian Koordinator\r\nKemaritiman (Kemenko Maritim), Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan SDM KKP,\r\nMasyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), serta komunitas pembudidaya Waduk\r\nJatiluhur. Dengan moderator Rully Setya Purnama, CEO Minapoli.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Dengan topik KJA kali ini, Krismono peneliti senior Pusat\r\nRiset Perikanan mengungkap sejarah perkembangan budidaya KJA di Waduk\r\nJatiluhur. “Dimana pada awal-awal pemberdayaan masyarakat sekitar waduk,\r\npengembangan KJA termasuk salah satu cara yang bisa dilakukan untuk\r\nmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” terangnya.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Dalam sesi kali ini H Yana Setiawan, Ketua Paguyuban\r\nPembudidaya Ikan KJA Waduk Jatiluhur-Jawa Barat (Jabar) pun memaparkan mengenai\r\nperanan budidaya ikan dalam keramba di Jatiluhur; yaitu mendukung usaha\r\npeningkatan pembinaan sumber hayati di perairan umum, meningkatkan produksi\r\nikan dan kebutuhan konsumsi ikan, meningkatkan pendapatan para petani ikan,\r\nmenghindari musim paceklik bagi para nelayan, rekreasi, serta memperluas lapangan\r\nkerja dan masyarakat secara umum. “Maka, ada efek multiplier dan sosial di\r\nWaduk Jatiluhur; berupa pembenihan (Subang, Purwakarta, Bandung, Cianjur,\r\nSukabumi, Bogor); buruh bongkar muat; buruh transportasi (perahu dan\r\nexspedisi); tenaga kerja panen; anak buah kolam (abk); pakan ikan; hingga\r\npemilik warung makan,” terangnya.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Tidak itu saja, juga dipaparkan berbagai isu yang berkembang\r\nseputar KJA di danau dan waduk ini. Diungkapkan Tb. Haeru Rahayu, Asdep\r\nPendidikan dan Pelatihan Kemenko Maritim, berdasar data dari berbagai sumber\r\nSungai Citarum sebagai sumber air Waduk Jatiluhur tercemar berat, mulai dari\r\nhulu hingga hilir. Yang ditakutkan, kegiatan budidaya KJA di 3 waduk\r\n(Jatiluhur, Cirata, Saguling) telah menambah beban pencemaran dan dengan kebijakan\r\npemerintah untuk mengurangi jumlah KJA di danau atau waduk, Haeru menerangkan\r\nlangkah pengelolaan perairan umum (danau atau waduk) dengan pertimbangan food\r\nsecurity vs food safety sehingga harus ada penyiapan alternatif atau alih usaha\r\nbagi masyarakat terdampak penataan usaha KJA.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Sementara menurut Rokhmin Dahuri, Ketua Umum MAI, harus ada\r\nsolusi pengelolaan KJA secara produktif dan berkelanjutan di perairan danau dan\r\nwaduk. Diantaranya melalui pembatasan produksi ikan budidaya dalam KJA menurut daya\r\ndukung lingkungan sesuai perhitungan status trofiknya (oligotrofik/mesotrofik);\r\nalokasi kuota produksi untuk KJA secara adil, utamanya untuk masyarakat,\r\nmisalnya kuota produksi untuk KJA Danau Toba (masyarakat 50 %, swasta 50 %);\r\nsemua aktivitas budidaya KJA harus ramah lingkungan dan memiliki sertifikat\r\nCBIB dari KKP maupun lembaga internasional; serta zonasi lokasi KJA sesuai RTRW\r\nperairan yang disepakati oleh semua stakeholders utama.
\r\n\r\n\r\n\r\n
“Modifikasi KJA ramah lingkungan (smart KJA) juga patut dilakukan\r\nagar mampu menampung sisa pakan agar tidak mengendap dan menyebabkan pencemaran\r\nperairan. Yakni dengan aplikasi perbaikan kualitas air (filter fisik dan\r\nbiologis), sisa pakan dapat diangkat ke permukaan hingga 20%, dan bisa memberi\r\nkeuntungan tambahan seperti adanya pengembangan tanaman kangkung,” ungkap\r\nRokhmin.
\r\n
\r\nArtikel Asli
\r\n\r\n
Ditulis oleh
Tim Minapoli
Kontributor
Pakar di bidang akuakultur dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Aktif berkontribusi dalam pengembangan industri perikanan Indonesia.