Menteri KKP: Akuakultur Jadi Ujung Tombak Perikanan Nasional

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo memastikan\r\nsubsektor akuakultur akan menjadi ujung tombak Kementerian Kelautan dan\r\nPerikanan (KKP). Akuakultur diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih besar\r\nterhadap perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan\r\npangan.
\r\n
\r\nHal tersebut disampaikan Menteri Edhy saat membuka secara resmi ajang Aquatica\r\nAsia dan Indoaqua 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (6/11) kemarin.
\r\n
\r\nEdhy menegaskan ada dua tugas utama yang disampaikan presiden terhadap dirinya\r\ndalam memimpin sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun ke depan.\r\nPertama, memperbaiki komunikasi dua arah dengan para stakeholders,\r\nkhususnya nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar ikan dan petambak garam.

Kedua, mendorong pertumbuhan industri akuakultur nasional.\r\n"Tugas dari Presiden Jokowi pada saya dua hal besar. Pertama, membangun\r\nkomunikasi dua arah antara nelayan pelaku usaha di sektor ini sehingga tidak\r\nada lagi istilah seolah-olah negara tidak ada di tengah-tengah keberadaan usaha\r\nsaudara-saudara sekalian," ujar Edhy.
\r\n
\r\nKedua, membangun sentra produksi ikan budidaya, meningkatkan sektor ini karena\r\nsektor inilah yang paling berpeluang untuk menambah lapangan pekerjaan, devisa\r\nnegara.
\r\n
\r\nEdhy mengaku terbuka menerima masukan dari seluruh stakeholders kelautan\r\ndan perikanan demi perbaikan industri ke depannya.
\r\n
\r\nEdhy mengatakan, dalam beberapa hari pertama masa kepemimpinannya, ia telah\r\nberdialog dengan sejumlah pelaku usaha dan menangkap permasalahan yang ada. Ia\r\nmenegaskan akan melanjutkan kebijakan dan program yang baik dalam lima tahun\r\nterakhir. Sedangkan kebijakan yang belum sempurna akan ditinjau kembali untuk\r\ndisempurnakan.
\r\n
\r\nEdhy juga menyinggung beberapa kebijakan seperti larangan penanganan benih\r\nlobster yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ia mengatakan bahwa hal itu\r\ndilakukan semata-mata untuk mengendalikan penyelundupan ekspor benih lobster ke\r\nnegara-negara lain.
\r\n
\r\n"Pasalnya, nilai jual benih lobster sangat rendah dibandingkan lobster\r\ndewasa sehingga negara pun kehilangan nilai tambah devisa ekspor," kata\r\nEdhy.
\r\n
\r\nMeskipun begitu, ia mengatakan akan mencari solusi untuk budidaya lobster.
\r\n
\r\nEdhy menilai sudah cukup banyak dukungan KKP untuk mengembangkan usaha budidaya\r\nseperti pembagian eksavator, geomembran untuk produksi garam rakyat serta\r\nbantuan alat pembuat pakan ikan kepada para nelayan dan petambak. Upaya ini\r\nakan terus dilanjutkan.

Ia menekankan, fokus KKP ke depan adalah mendorong industri\r\nakuakultur nasional karena subsektor ini yang paling berpeluang dalam menopang\r\nperekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, dan nilai tambah.
\r\n
\r\nSejalan dengan itu, Edhy juga meminta pelaku industri pakan nasional untuk\r\nbersama-sama mencari solusi, bagaimana menurunkan harga pakan ikan sehingga\r\nnilai tambah dan keuntungan pembudidaya lebih baik.
\r\n
\r\n"Apa engga bisa kita bikin jalan tengah jangan pakan ikannya mahal terus?\r\nKalau bisa, ya kita hitung lah sama-sama. Kalau ngambil untung jangan\r\nbesar-besar amat, yang penting sustainable. Saya yakin, kita bisa jalan,"\r\nungkap Edhy.
\r\n
\r\nEdhy melanjutkan, sektor budidaya juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi\r\nstunting dalam jangka panjang. Penuntasan stunting menjadi salah satu agenda\r\nprioritas pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat ini. Dalam hal ini,\r\npengembangan budidaya perikanan dapat menciptakan lapangan kerja dan\r\nmeningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi gizi keluarganya.
\r\n
\r\n"Stunting menjadi tugas utama di pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Pak\r\nMa'ruf Amin. KKP menawarkan dua jalan pendekatan," ucap Edhy.
\r\n
\r\nDalam jangka pendek, KKP siap bekerja sama dengan semua kementerian yang ada.\r\nSedangkan dalam jangka panjang, budidaya salah satu kartu kunci kita menambah\r\nkesempatan masyarakat memperoleh penghasilan tambah.
\r\n
\r\n"Karena dengan uang yang cukup, orangtua akan juga cukup memenuhi gizi dan\r\nkeluarganya," kata Edhy.
\r\n
\r\nDirektur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan KKP siap\r\nmendorong industri akuakultur ini memberikan kontribusi sesuai harapan\r\nPresiden. Menurutnya, berkaca dari kinerja lima tahun terakhir sub sektor\r\nakuakultur mencatat capaian yang positif.
\r\n
\r\n"Pendapatan pembudidaya naik dari Rp 3,3 juta per bulan menjadi Rp 3,6\r\njuta per bulan di tahun 2018. Angka nilai tukar pembudidaya ikan (NTPI) juga\r\nmelonjak dari sekitar 99 pada 2014 menjadi 102,9 pada 2018. Ini menunjukkan\r\nadanya perbaikan kesejahteraan pembudidaya ikan," kata Slamet.
\r\n
\r\nNamun, Slamet menilai capaian tersebut memang belum optimal. Ia menyatakan,\r\nsalah satu strategi yang akan dilakukan yakni mempercepat pengembangan\r\nakuakultur berbasis kawasan di daerah-daerah potensial.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Salah satu contohnya adalah kerjasama pengembangan\r\nakuakultur antara Bupati Gorontalo, Bupati Buol, Bupati Bolaang Mongondow\r\nUtara, Bupati Bone Bolango yang tergabung dalam Badan Kerjasama Utara-Utara\r\n(BKSU). Ia berharap, semakin banyak daerah lain yang akan melakukan kerjasama\r\nserupa.
\r\n
\r\n"Para bupati ini memiliki komitmen tinggi dalam mendorong pengembangan\r\nkawasan budidaya di daerahnya. Ini saya kira jadi modal. Harapannya, komitmen\r\nseperti ini diikuti oleh daerah lain," kata Slamet menambahkan.

Sumber : Republika.co.id