Minapoli
KKP Pacu Produksi Komoditas Marikultur di Riau
Mas

KKP Pacu Produksi Komoditas Marikultur di Riau

Tim Minapoli

Tim Minapoli

Kontributor

26 Desember 2025
4 menit baca

KKP terus menggenjot produksi komoditas\r\nmarikultur di Kepulauan  Riau. Saat\r\nkunjungan kerja ke Batam, Menteri Kelautan dan Perikanan, Rabu (13/11), Edhy\r\nProbowo berharap perkembangan per...


KKP terus menggenjot produksi komoditas\r\nmarikultur di Kepulauan Riau. Saat\r\nkunjungan kerja ke Batam, Menteri Kelautan dan Perikanan, Rabu (13/11), Edhy\r\nProbowo berharap perkembangan perikanan di Kepulauan Riau dan Riau terus\r\nberkembang dan tidak kalah dari provinsi lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Edhy juga\r\nmelakukan pelepasliaran (restocking) benih ikan nemo sebanyak 500 ekor, benih\r\nbanggai sebanyak 200 ekor dan benih kakap putih sebanyak 3000 ekor serta\r\nmemanen ikan kakap putih sebanyak 250 – 300 kg. Ini merupakan upaya KKP untuk\r\nmengembalikan ketersediaan ikan serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem\r\nlingkungan perairan umum daratan maupun lautan.

“Batam memiliki potensi yang sangat besar\r\ndi sektor perikanan laut, Kepulauan Riau mempunyai luas laut hampir 61% dan\r\ndaratannya 39%, kalau ada usulan dan program di daerah silahkan usulkan ke kami\r\nbisa lewat Dirjen Perikanan Budidaya”, ujar Edhy.

Lanjut Edhy, “Kalau memang sangat serius\r\ndan berkomitmen, kami akan prioritaskan. Saya harap pemerintah daerah dan\r\npemerintah pusat harus lebih fokus memperhatikan pembudidaya dan nelayan,\r\nkarena tugas pemerintahan adalah pembinaan, maka diperbanyak diberikan\r\npelatihan dan pembinaan kepada stakeholder”.

Presiden telah memberikan amanat kepada\r\nmenteri KKP, salah satunya penguatan sektor perikanan budidaya. “Apa yang\r\ndibutuhkan silahkan diusulkan, ada penguatan anggaran di tahun ini kalau tidak\r\nmemungkinkan bisa ditindaklanjuti tahun berikutnya”, kata Edhy.

Edhy menyampaikan presiden meminta segera\r\nmelakukan penguatan dan meningkatkan realisasi dana KUR untuk masyarakat\r\nsehingga para nelayan dan pembudidaya dapat memanfaatkan dana tersebut sebagai\r\nmodal usaha.


“Saya sudah minta kepada Ditjen Perikanan\r\nBudidaya untuk mengkoordinasi dan mengidentifikasi para kelompok pembudidaya\r\nyang ingin memanfaatkan dana KUR, apalagi dana ini tanpa agunan atau jaminan\r\nsehingga dapat digunakan, dengan bunga yang relatif ringan yaitu 1,1%”, tambah\r\nEdhy.

Edhy juga mengapresiasi atas kerjasama\r\nyang disepakati antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan Pemerintah Provinsi\r\nKepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan sentra\r\nkawasan bawal bintang dan kakap putih di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang\r\nmenunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung\r\nkesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis yang sesuai dengan\r\nkarakteristik daerah.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang\r\nikut hadir pada kunjungan kerja tersebut, saat dimintai keterangan menyampaikan\r\nuntuk pengembangan komoditas marikultur di Kepulauan Riau nantinya Ditjen\r\nPerikanan Budidaya akan melakukan pendampingan teknologi perikanan budidaya\r\ndengan pola segmentasi serta penguatan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Selat\r\nPanjang sebagai sentra produksi larva dan benih ikan laut.

“Ini menjadi keseriusan dan komitmen KKP\r\ndan pemerintahan Provinsi Riau dalam pengembangan sentra kawasan bawal bintang\r\ndan kakap putih di Kepulauan MerantI. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan\r\nmasyarakat melalui pengembangan bisnis yang sesuai dengan karakteristik\r\ndaerah”, terang Slamet.

Lalu kata Slamet, industrialisasi\r\nakuakultur harus terus ditingkatkan karena memiliki potensi nilai ekonomi yang\r\nluar biasa besar dalam mendongkrak perekonomian nasional serta meningkatkan\r\nstruktur ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan\r\nkesejahteraan masyarakat.

“Selain itu, subsektor akuakultur didorong\r\nuntuk mengentaskan persoalan kekurangan gizi pada balita seperti stunting\r\n(tubuh pendek) di Indonesia”, tambah Slamet.

Sebagai gambaran, kebutuhan bahan baku dari\r\nhasil produksi budidaya laut di Provinsi Riau meningkat tiap tahunnya,\r\nrata-rata 3 – 5 ton per bulan atau mencapai 40 – 60 ton per tahun, khususnya komoditas\r\nbawal bintang, kakap putih dan kerapu. “Ini menjadi peluang besar untuk\r\nmengenjot produksinya”, ucap Slamet.

Sambung Slamet, untuk itu KKP telah\r\nmendukung melalui program diantaranya bantuan benih, calon induk, teknologi\r\nbudidaya ramah lingkungan, pengembangan perekayasaan, restocking serta\r\npemenuhan kebutuhan masyarakat pembudidaya.


“Di\r\nRiau, kita ada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam yang terus berinovasi\r\ndalam pengembangan budidaya laut. Inovasi teknologi tepat guna diantaranya\r\naplikasi sistem RAS (Resirculating Aquaculture System) pada produksi benih kakap\r\nputih, bawal bintang dan ikan hias”, jelasnya.

Selain itu, Kata Slamet, pengembangan\r\nakuakultur di Riau akan mengoptimalisasi tambak-tambak rakyat untuk\r\npemberdayaan masyarakat lokal. “Kita akan usung Integrated Aquaculture\r\nBusiness, ini strategi efektif yang akan didorong dalam upaya menjamin siklus\r\nbisnis perikanan budidaya yang efisien, bernilai tambah dan memberikan\r\nmultyflier effect bagi pergerakan ekonomi masyarakat”, kata Slamet.

Slamet menilai pengembangan akuakultur harus\r\nberbasis kawasan dan komoditas unggulan di berbagai daerah potensial, dengan\r\npengelolaan sistem produksi yang integratif.

“Indonesia sendiri masih memiliki peluang\r\nbesar dalam mengembangkan akuakultur laut, ini dapat dilihat dari potensi lahan\r\nperikanan budidaya laut yang ada seluas 12,1 juta hektar dengan pemanfaatan\r\nhanya 325.825 hektar (2,7%). Potensi ini harus mampu kita manfaatkan”, sebut\r\nSlamet.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Dalam kunjungan kerja di Batam ini, KKP\r\nmenyalurkan bantuan berupa benih ikan kakap putih sebanyak 140.000 ekor senilai\r\nRp. 128.560.000,- dan benih bawal bintang sebanyak 35.500 ekor senilai\r\nRp.42.295.000,-kepada 7 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Kabupaten\r\nKarimun dan Kota Tanjung Pinang, Kota batam dan Kabupaten Kepulauan Meranti.


Sumber : Humas DJPB

Tim Minapoli

Ditulis oleh

Tim Minapoli

Kontributor

Pakar di bidang akuakultur dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Aktif berkontribusi dalam pengembangan industri perikanan Indonesia.

Bagikan artikel ini:

Chat dengan Kami

Pilih departemen yang Anda butuhkan