KKP Optimistis Sektor Budidaya Ciptakan Lapangan Kerja

Pemerintah melakukan beragam upaya untuk menjaga stabilitas\r\nperekonomian Indonesia imbas pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh\r\nnegara di dunia. Salah satunya dengan melakukan penghematan anggaran belanja di\r\nsetiap instansi pemerintah.

Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) termasuk yang mendapat\r\npenghematan anggaran. Nominalnya sebesar Rp1,147 triliun, sehingga pagu\r\nanggaran KKP tahun 2020 turun dari Rp6,44 triliun menjadi Rp5,30 triliun.\r\nPenghematan anggaran ini berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang\r\nPerubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)\r\nTahun 2020.

“Dalam Perpres tersebut, KKP diminta tetap mempertahankan\r\nanggaran pendidikan tahun 2020 sebesar Rp485,69 miliar,” ujar Menteri Kelautan\r\ndan Perikanan Edhy Prabowo saat rapat kerja lanjutan secara virtual dengan\r\nKomisi IV DPR RI, Selasa (14/4).

Raker lanjutan antara KKP dan Komisi IV ini membahas refocusing\r\nkegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan sebagai\r\ntindak lanjut atas Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan,\r\nRealokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan\r\nPenangangan Covid-19.

Dengan adanya penghematan sebesar Rp1,147 triliun tersebut,\r\nKKP pun melakukan pengurangan pagu anggaran di masing-masing eselon I KKP. Pagu\r\nDitjen Perikanan Tangkap misalnya, dari semula Rp657,46 miliar berkurang\r\nmenjadi Rp498,04 miliar. Kemudian Ditjen PSDKP dari Rp1,005 triliun menjadi\r\nRp747,58 miliar.

“Pergeseran ini untuk mendukung kegiatan pada Ditjen\r\nPerikanan Budidaya yang saat ini menjadi prioritas dan untuk memenuhi amanat\r\nPerpres No.54 tahun 2020,” terang Menteri Edhy.

Di samping itu, KKP juga merealokasi anggaran Rp483,74\r\nmiliar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 di sektor\r\nkelautan dan perikanan. Jumlah tersebut setara dengan 9,12 persen dari total\r\nAPBN-P KKP tahun 2020.

Realokasi ini di antaranya untuk kegiatan Bakti Nelayan; bantuan\r\nbenih ikan tawar, payau, dan laut; bantuan induk; bantuan bibit rumput laut;\r\nbioflok; Minapadi; asuransi usaha budidaya, bantuan pakan, mesin pakan mandiri\r\ndan bahan baku; bantuan sarana mendukung revitalisasi tambak, bantuan sarana\r\nbudidaya laut, sarana sistem rantai dingin, perluasan usaha garam rakyat\r\n(PUGAR), perluasan program Gemarikan hingga Bulan Bakti Karantina Ikan.

Menteri Edhy menegaskan, pengurangan anggaran KKP imbas\r\npandemi tidak menyurutkan semangat pihaknya dalam mengembangkan sektor kelautan\r\ndan perikanan, khususnya di sub sektor perikanan budidaya. Ia malah optimistis,\r\nperikanan budidaya menjadi solusi terciptanya lapangan kerja baru.

“Hal lain yang akan kita hadapi setelah Covid adalah\r\nlapangan pekerjaan yang semakin sulit. KKP sedang membangun sentra perikanan\r\nbudidaya. Ini adalah peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru,” terangnya.

Menteri Edhy saat raker dengan Komisi IV DPR (Foto: KKP)

Agar perikanan budidaya, khususnya komoditas udang bisa\r\ndijangkau banyak kalangan, KKP menyiapkan konsep klasterisasi menggunakan\r\ntambak konvensional dan bioflok. Dengan konsep ini, biaya yang dibutuhkan lebih\r\nmurah dibanding tambak skala besar.

“Ada salah satu klaster yang kita coba, isinya 60 lubang\r\nbioflok. Satu lubang bioflok itu akan memberikan pendapatan maksimal Rp5 juta\r\ndi luar ongkos tenaga kerja,” terang Menteri Edhy.

“Belum lagi potensi tambak udang idle di Indonesia yang\r\njumlahnya banyak. Kalau ini bisa dihidupkan, saya yakin peluang lapangan\r\npekerjaan ada di sini,” tambahnya.

Mengenai pasarnya, Menteri Edhy yakin produksi udang\r\nIndonesia akan terserap karena kebutuhan udang segar dunia mencapai 13 juta\r\nton. Dan Indonesia baru mampu memenuhi 800 ribuan ton untuk udang bahan baku.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Di sektor pengawasan juga tidak kendor. Menteri Edhy\r\nmenjelaskan, tim PSDKP KKP berhasil menangkap 27 kapal asing pencuri ikan\r\n(illegal fishing) sejak ia memimpin KKP. Di mana 19 kapal diantaranya ditangkap\r\nsaat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia. Penangkapan berlangsung di laut Natuna\r\nUtara, perairan Sulawesi dan juga Selat Malaka.

Sumber: KKP News