KKP Kembangkan Sistem Rantai Dingin dan Logistik

Untuk\r\nmeningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan, Kementerian\r\nKelautan dan Perikanan (KKP) akan terus mengembangkan sistim rantai dingin dan\r\nlogistik terutama di sentra-sentra produksi dan daerah pinggiran. Hal ini untuk\r\nmeningkatkan nilai dan volume ekspor produk perikanan. Direktur Jenderal\r\nPerikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar mengatakan, untuk memperkuat daya\r\nsaing industri perikanan, kita perlu meningkatkan produktivitas dan nilai\r\ntambah produk perikanan, standarisasi mutu, sertifikasi dan kepatuhan.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

“Lima tahun ke depan, arah kebijakan dibidang\r\nkelautan dan perikanan adalah membangun kedaulatan yang mampu menopang\r\nkemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan,” kata\r\nZulficar, saat pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024\r\ndi Lampung. Selain itu, KKP akan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber\r\ndaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing dan\r\nberkelanjutan. Tak kalah penting, meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam\r\nmenjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

Dalam hal\r\nmemperkuat pengelolaan sumber daya kelautan, KKP akan melakukan pengembangan\r\nindustri dan jasa kelautan. Meningkatkan produktivitas garam rakyat, mendorong\r\ninvestasi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta melanjutkan\r\npembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu merupakan beberapa prioritas\r\nyang akan dilakukan.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

Muara dari\r\nsemua jenis program dan intervensi pembangunan yang dilakukan oleh KKP adalah\r\nmewujudkan kesejahteraan stakeholders. Karena itu, diperlukan upaya untuk\r\nmemperkuat kelembagaan pelaku usaha dan memberikan perlindungan dan\r\npemberdayaan bagi mereka. Untuk mencapainya, dibutuhkan pengembangan\r\nkewirausahaan dan perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan oleh Badan\r\nLayanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan\r\n(BLU-LPMUKP).

\r\n\r\n

\r\n\r\n

Namun semua\r\nupaya ini tidak akan tercapai tanpa SDM yang berkualitas. Maka, KKP akan\r\nmengoptimalkan pemanfaatan inovasi teknologi dan riset serta meningkatkan\r\nkualitas SDM kelautan dan perikanan agar tujuan pembangunan yang telah\r\ndirencanakan dapat tercapai. KKP, menurut Zulficar, berkomitmen untuk\r\nmewujudkan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan dengan terus melawan\r\npraktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dan destructive\r\nfishing melalui pendekatan penegakan hukum dan mengimplementasikan HAM perikanan.\r\nUntuk meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang\r\nbertangung jawab dan berkelanjutan, KKP akan berupaya untuk mengoptimalkan\r\nproduksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu,\r\n11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan\r\nkonservasi keanekaragaman hayati perlu dikelola dengan baik.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

“Pengelolaan\r\nWPP kita akan wujudkan melalui sistem kuota yang berbasis data serta\r\nmenginisiasi model pngelolaan berbasis elektronik-WPP,” kata Zulficar. Di\r\nhadapan Gubernur Provinsi Lampung dan jajarannya, serta Bupati se-provinsi\r\nLampung, Zulficar mengatakan, beberapa isu strategis bidang kelautan dan\r\nperikanan lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Isu\r\nstrategis tersebut antara lain masih adanya kegiatan IUU Fishing dan destructive\r\nfishing, perbaikan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang\r\nberkelanjutan daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan, daya\r\nsaing sumber daya manusia, inovasi teknologi dan riset, serta pengembangan sumber\r\ndaya kelautan dan perikanan.

Sumber : darilaut.id