KKP Jalin Kerjasama Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Utara Sulawesi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat\r\nJenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan\r\ndengan Badan Kerjasama Utara Utara \r\n(BKSU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah,Sabtu (12/10). Kesepakatan\r\ndilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan klaster perikanan\r\nbudidaya berkelanjutan di wilayah kerja BKSU, khususnya untuk komoditas udang.

Sebagai informasi, BKSU sendiri merupakan wadah koordinasi\r\nyang beranggotakan beberapa kabupaten yang berada di kawasan utara Sulawesi\r\nyakni Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo\r\nUtara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Daerah Kabupaten\r\nBolaang Mongodow Utara. Selain itu, Universitas Negeri Gorontalo juga turut\r\nmenjadi anggota wadah kerjasama ini.

DJPB dan BKSU telah merancang ruang lingkup kesepakatan\r\nmeliputi peningkatan produksi komoditas perikanan budidaya, penataan kawasan\r\nperikanan budidaya, pendampingan teknologi perikanan budidaya dan pengembangan\r\nusaha pembudidayaan ikan melalui pola kemitraan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat\r\ndiminta keterangannya menyatakan bahwa kerjasama ini selain untuk mendongkrak\r\npertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, juga akan mendorong\r\npemanfaatan potensi wilayah perikanan budidaya.

Untuk diketahui, potensi wilayah perikanan budidaya mencapai\r\n17,9 juta hektar, baru termanfaatkan sebesar 7%. Khusus untuk budidaya tambak\r\nsendiri, pemanfaatan baru 650 ribu ha\r\natau baru 22% dari potensi sebesar 2.96 juta ha.

“Potensi ini sangat layak untuk dimanfaatkan, khususnya\r\npengembangan budidaya melalui sistem klaster. Sistem ini memiliki manfaat\r\nmengefisiensikan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di\r\npasar. Selain itu keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir terjadinya\r\npenyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan\r\nkelembagaan pembudidayaan yang terlibat” lanjut Slamet.

Sebelumnya, DJPB telah menetapkan Kabupaten Buol sebagai\r\nkawasan percontohan model kawasan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep\r\nklasterisasi. Tidak kurang dari 10 ha lahan tambak telah disiapkan oleh\r\nPemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk menyukseskan program ini. Percontohan\r\ntersebut diharapkan dapat menjadi stimulan pemanfaatan potensi tambak melalui\r\nusaha budidaya udang berkelanjutan dan berkualitas guna meningkatkan\r\nkesejahteraan masyarakat.

Slamet menambahkan “Untuk kelancaran program ini, KKP\r\nberperan memberikan dukungan seperti alat berat untuk rehabilitasi\r\ninfrastruktur tambak, penyusunan DED, program PITAP atau perbaikan irigasi\r\ntambak melalui partisipasi masyarakat, pendampingan teknis, serta fasilitasi\r\npenyediaan kebutuhan benih bermutu.”

Sebelum Buol, KKP telah membangun beberapa kawasan\r\npercontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi di beberapa\r\ndaerah seperti Desa Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sarjo\r\nKabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, dan Desa Sejoli Kabupaten Parigi Motutong\r\nSulawesi Tengah.

“Tentunya dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari semua\r\npihak yang terlibat untuk kesuksesan program ini. Dalam waktu dekat, kita akan\r\nturunkan tim dari BPBAP Takalar untuk mengawal teknis pelaksanaan mulai dari\r\ndesain kawasan percontohan hingga pendampingan yang berkelanjutan” pungkas\r\nSlamet.

Sementara itu Bupati Buol, Amirudin Rauf mengaku sangat\r\nantusias dengan terpilihnya Kabupaten Buol sebagai kawasan percontohan.

“Budidaya udang,\r\nkhususnya udang vaname merupakan salah satu dari tiga program unggulan BKSU.\r\nPemilihan program ini didasarkan pada kesamaan potensi dan komoditas unggulan\r\nyang dimiliki oleh anggota kerjasama utara utara tersebut “ ujar Amirudin.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Amirudin juga menekankan bahwa pihak pemda Buol siap\r\nmenjunjung komitmen yang telah disepakati dengan berperan aktif mengawal dan\r\nmensupport program ini. “Saya akan minta seluruh jajaran SKPD yang terkait\r\nuntuk dapat turut mensukseskan kegiatan ini dengan melakukan sinkronisasi\r\nprogram seperti penyediaan listrik, air, infrastruktur jalan dan penunjang\r\nlainnya” tutup Amirudin

Sumber : Humas DJPB