KKP-IPB Komitmen Bersama untuk Perkuat Agro Maritime 4.0

Setelah menawarkan kolaborasi riset antara Institut\r\nPertanian Bogor (IPB) dan Kementerian Pertanian, Rektor IPB Arif Satria pun\r\nlangsung berkomitmen bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam\r\nmemperkuat Agro Maritime 4.0.

"Sudah saatnya paradigma pembangunan di sektor kelautan\r\ndan perikanan harus berbasis pada ilmu dan teknologi (Iptek)," ungkap\r\nMenteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ketika menerima Rektor IPB, Arif\r\nSatria di ruang kerjanya, Senin (11/11). Dalam pertemuan tersebut, Arif tidak\r\nsendiri melainkan didampingi sederet civitas akademika seperti guru besar,\r\ndosen, peneliti, dan ahli-ahli di bidang kelautan dan perikanan.

Edhy melanjutkan bahwa konsep pembangunan kelautan dan\r\nperikanan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi agar bisa dipertanggungjawabkan\r\nsecara keilmuan yang pada akhirnya berorientasi pada kepentingan rakyat,\r\nkhususnya nelayan Indonesia. "Makanya, sekarang kita sharing knowledge (berbagi\r\npengetahuan) dari akademisi terkait keilmuan dan inovasi teknologi yang\r\ndibutuhkan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan," tutur Edhy.

Dalam kesempatan itu, Arif memaparkan bahwa dunia sejak\r\ntahun 2015 sudah memasuki era agro maritime 4.0 yang berbasis pada agropreneur\r\ndan self learning. Pengembangannya sendiri memanfaatkan artificial\r\nintelligent/AI (kecerdasan buatan), drone, big data, digital,\r\nrobotik, smart precision, smart fishing, dan sebagainya\r\nyang memiliki sifat realtime, presisi, dan multifungsi, serta kemampuan\r\npemasaran secara langsung.

"Untuk pengelolaan sektor kelautan dan perikanan,\r\nperannya sangat besar. Contohnya Big Data. Dimana jika kita melakukan survei\r\nmanual, tentunya koresponden kita terbatas. Karena itu, kita butuh big data\r\nyang luar biasa, saya pikir akan memudahkan dalam merumuskan\r\nkebijakan-kebijakan,” beber Arif.

Tak hanya itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan\r\nperikanan negara harus dilakukan secara presisi, akurat, tanpa limbah (zero\r\nwaste), dan mengacu pada konsep blue economy. Selain itu, pemanfaatan teknologi\r\ndan informasi serta pendidikan inovatif perlu digalakan.

Institut Pertanian Bogor sendiri memiliki konsep Agro\r\nMaritime 4.0 dimana konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berfokus\r\npada integrasi manajemen wilayah pesisir dan laut berbasis teknologi digital.\r\nTentunya hal ini akan memperkuat prinsip inklusif, transparansi, ramah\r\nlingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Kita harus mendorong proses percepatan transformasi\r\nmasyarakat perikanan kita menuju 4.0 secara adil karena mau tidak mau, kita\r\nakui bahwa pembudidaya ikan kita, nelayan kita sebagian masih menggunakan\r\nkonsep lama,” ujarnya. 

Karenanya, Arif menilai socio-technopreneur yang\r\nmenggabungkan konsep sociopreneur dan technopreneur perlu didorong.\r\n“Sociopreneur itu orang-orang yang mampu memanfaatkan inovasi untuk kebutuhan\r\nmasyarakat. Sedangkan technopreneur itu orang-orang yang mampu membuat inovasi\r\nteknologi di bidang bisnis. Inovasi ini untuk pembudidaya ikan, nelayan, dan\r\npetani harus kita persiapkan dari sekarang. Kita harus persiapkan generasi\r\nmilenial untuk menjadi pelaku-pelaku tangguh di bidang budidaya ikan maupun\r\npenangkapan,” jelasnya.

Kebijakan Basis Riset

Lebih lanjut Menteri Edhy Prabowo menyampaikan pihaknya\r\nmengapresiasi dukungan dan masukan serta sharing knowledge yang\r\ndilakukan IPB. "Kami butuh masukan-masukan yang tidak hanya sekadar di\r\npermukaan, kami mau ini diteruskan lebih dalam dan lebih dalam lagi,"\r\ntuturnya.

Menteri Edhy juga tertarik dengan konsep sea farming dan sea\r\nranching yang diperkenalkan IPB. Untuk itu, ia meminta masukan program seperti\r\napa yang bisa dikembangkan terhadap konsep ini karena konsep ini sangat dekat\r\ndengan nelayan dan pembudidaya ikan.

Menteri Edhy juga menggali masukan dari para ahli dan akademisi\r\nterkait beberapa kebijakan yang masih menimbulkan polemik. Sebut saja persoalan\r\npengaturan alat tangkap, budidaya yang diperbolehkan dan dilarang, pembagian\r\nwilayah tangkapan, dan sebagainya.  “Kita tidak bisa pungkiri, ada\r\nbeberapa Permen yang kita temukan di lapangan yang juga akhirnya menjadi\r\nkendala buat pelaku usaha. Kita mau perbaiki ini dengan good way dan pengkajian\r\nyang matang," bebernya

Tak kalah penting, semua stakeholder perikanan terkait juga\r\nakan dilibatkan dalam penyusunan regulasi kebijakan. “Begitu draf (Permen)\r\nsudah jadi, kita akan tawarkan, grafiknya seperti ini, kira-kira\r\nbagaimana," tuturnya.

Mengenai sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan, Menteri\r\nEdhy berharap generasi profesi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dari\r\norang tua kepada anak-anaknya atau generasi muda. Pasalnya, selama ini sebagian\r\nbesar generasi muda enggan untuk menjadi nelayan, pembudidaya ikan, petambak\r\ngaram, dan sebagainya karena beranggapan pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan\r\nyang menguntungkan. 

Di sisi pengarusutamaan gender, Menteri Edhy menginginkan\r\npemberdayaan istri-istri nelayan melalui pembentukan Usaha Mikro Kecil dan\r\nMenengah (UMKM). Ia menilai, upaya menggiatkan UMKM ini dapat menciptakan\r\nbanyak lapangan pekerjaan. Terlebih menurutnya, perempuan memiliki keunggulan\r\nseperti keterampilan dan keuletan yang dapat membantu perekonomian keluarga.\r\nDalam hal ini, pemerintah siap membantu permodalan melalui Badan Layanan Umum\r\nLembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Di bidang riset, Menteri Edhy menyebut KKP perlu\r\nmemperbaharui atau melanjutkan kerja sama dengan universitas atau institusi\r\npendidikan tinggi, terutama terkait penyediaan big data. “Kita perlu big data,\r\nsatu data yang bisa membahas kalau urusan tangkap itu seperti apa, berapa\r\nnelayan miskin kita, berapa nelayan yang sudah menjadi nelayan menengah ke\r\natas. Kalau dari sisi bantuan, bantuan apa saja yang sudah diberikan untuk\r\nnelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan sebagainya,” paparnya. 

Termasuk, isu lingkungan perairan yang selalu muncul.\r\n"Misalnya di Waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur karena kegiatan budidaya.\r\nNah, ini mungkin kami juga butuh masukan dan riset dari para ahli karena aspek\r\nteknis biasanya bisa terukur, tetapi aspek sosial atau dampak sosiologisnya ini\r\nyang susah dihitung,” tambahnya. 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Terakhir, Menteri Edhy menegaskan, pembangunan sektor\r\nkelautan dan perikanan harus dapat menghasilkan penambahan devisa negara,\r\nmembuka lapangan kerja, dan menciptakan iklim ekonomi yang terintegrasi di\r\nsemua sektor.

Sumber : Tabloid Sinar Tani