KKP Gandeng JICA untuk Kembangkan Koperasi Kelautan dan Perikanan Mandiri

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) bekerja sama\r\ndengan Japan International Cooperation Agency ( JICA) untuk proyek Sustainable\r\nFishery Resource Management and Utilization. Kerangka teknis untuk sektor\r\nkelautan dan perikanan ini meliputi workshop, pre-departure meeting, training\r\ndi Jepang selama dua minggu dan post-training workshop. "Program ini\r\nmerupakan pelatihan untuk sumber daya manusia yang menangani koperasi sektor\r\nkelautan dan perikanan nasional agar bisa belajar dari Jepang untuk mewujudkan\r\nkoperasi nasional yang lebih mandiri,” kata Sekretaris Jenderal yang juga\r\nmerangkap Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan\r\nPerikanan (PDSPKP) KKP dalam keterangannya, Nilanto Perbowo, Jumat (26/7/2019). Nilanto mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian\r\nKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahun 2018, ada sekitar 2.884\r\nkoperasi perikanan di Indonesia yang meliputi 2.802 unit Skala Usaha Mikro, 69\r\nunit Skala Usaha Kecil 69, dan 13 unit Skala Usaha Menengah. Jumlah koperasi\r\nperikanan ini mengisi 2,09 persen dari sekitar 138.140 unit jumlah seluruh\r\nkoperasi yang ada di Indonesia. "Dari 2.802 koperasi perikanan, hanya\r\nsekitar 58 persen atau 1.687 yang aktif, dan yang mempunyai Nomor Induk\r\nKoperasi (NIK) hanya sekitar 271 unit," tuturnya.

\r\n\r\n

Menurut Nilanto, jika koperasi perikanan yang ada dikelola\r\ndengan baik akan memberikan kontribusi besar terhadap iklim usaha industri.\r\nKhusus sektor kelautan dan perikanan nasional. “Kami menginginkan koperasi\r\nperikanan kita bisa lebih mapan dengan manajemen yang profesional guna\r\nmendukung usaha-usaha di sektor kelautan dan perikanan nasional. Karenanya,\r\nkami mengarah pada koperasi Jepang, dalam hal ini Fisheries Cooperative\r\nAssociation (FCA) yang memang sudah berhasil mengembangkan koperasi perikanan\r\ndi sana,” ujarnya. Dia menambahkan, bahwa pelatihan ini bertujuan untuk\r\nmemfasilitasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan\r\n(KP), utamanya bagi para personil yang memiliki potensi untuk memberikan\r\nsumbangsih dalam pembangunan koperasi sektor KP di Indonesia. Secara khusus, untuk mengembangkan kelembagaan dan\r\nmemperbaiki berbagai sistem pada lembaga koperasi perikanan. “Program ini\r\nmerupakan kesempatan baik bagi para stakeholders koperasi sektor KP untuk\r\nmembahas bagaimana mengupayakan usaha bersama, antara pemerintah dan\r\nstakeholders dalam mengembangkan koperasi sektor KP yang dapat menjadi salah\r\nsatu pilar kesejahteraan ekonomi pembangunan KP,” paparnya.

Sementara itu, JICA Fisheries Policy Adviser, Nomura Ichiro,\r\nmenjelaskan bahwa koperasi perikanan di Jepang atau yang disebut sebagai\r\nFisheries Cooperative Association (FCA) sudah tercantum dalam\r\nUndang-Undang (UU) tentang FCA tahun 1948. Adapun tujuan UU ini adalah untuk\r\nmempromosikan pengembangan sistem koperasi nelayan/pembudidaya dan pengolah\r\nhasil perikanan, meningkatkan produktivitas dan status sosial ekonominya, serta\r\nberkontribusi pada perekonomian nasional negara Jepang. Nomura menyampaikan,\r\nfungsi utama dari FCA untuk aktivitas ekonomi yang meliputi bisnis pemasaran\r\nikan, mulai dari transportasi, pengolahan, serta penyimpanan dan penjualan\r\nhasil tangkapan ikan dan produk lainnya. Terdapat juga bisnis simpan pinjam\r\nyang menyediakan pinjaman untuk biaya usaha dan hidup para anggotanya. Selain\r\nitu, FCA juga melakukan bisnis pengadaan dengan menyediakan pasokan yang\r\ndibutuhkan untuk menjalankan usaha (alat tangkap/peralatan lainnya, suku\r\ncadang, es dan bahan bakar) atau biaya hidup para anggotanya. “Operasional\r\nfasilitas umum di pelabuhan perikanan juga dikelola oleh FCA.

Sumber : KOMPAS.com

\r\n